Previous Story
Persib dan Para Voters Mesti Ikut ‘Bersih-Bersih’
Thursday, 28 March 2019 | 20:43
Persib sebagai bagian dari voters PSSI mesti ikut bersih-bersih federasi selagi Satgas Antimafia Bola bekerja. Salah satunya adalah ikut menentukan bagaimana status kompetisi musim lalu di Kongres Luar Biasa (KLB) yang harusnya dilaksanakan sebelum kompetisi baru tahun ini berjalan.
Satgas bertugas dihukum pidana berdasarkan undang-undang mengacu kepada UU No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Voters punya tugas menentukan hukum di sepakbola terhadap klub-klub yang tekait dengan match fixing musim lalu. Ini berkaitan dengan promosinya PSS Sleman dan Kalteng Putera yang dilaporkan sudah dipesan sebelumnya naik kasta.
“Dimulai bersih-bersih oleh satgas, nah voters juga di sini enggak boleh diem-diem aja dong, nunggu satgas beresin padahal satgas sendiri masuk di area hukum positif, hukum pidana,” kata Tommy Welly sebagai pengamat pada Kamis (28/3/2019).
“Hukum sepakbolanya harus ditegakkan, siapa pemain pelatih, siapa wasit, siapa klub yang terlibat harus ada sanksi sepakbolanya,” lanjut pria yang akrab disapa Bung Towel ini.
Hukum sepakbola tersebut bisa dijatuhkan melalui Komite Ad Hoc Integrity menetapkan status kompetisi musim lalu. Sebuah langkah agar PSSI pasca KLB tidak dibebani pekerjaan rumah yang kotor.
“Itu yang harus dilakukan oleh Komdis Komite Ad Hoc Integrity dan menetapkan status kompetisi, supaya PSSI kedepan tidak didbebani ‘cucian kotor’ rumahnya nih sudah dibersihkan oleh satgas lalu datang orang-orang baru yang akan buat sebuah perubahn tapi jadi tidak terbebani oleh rusak masa lalu,” jelasnya.
Menurutnya, kasus calciopoli di Serie A Italia yang menimpa Juventus bisa menjadi yurisprudensi referensi acuan untuk hukuman sebuah klub di Indonesia yang terlibat. PSSI mesti melakukan hal itu sebagai hukum di sepakbola.
“Status kompetisi musim lalu mesti ditetapkan, kalau kompetisi baru sudah berjalan itu sudah sagat sulit (memberikan hukuman), tegaskan. PSSI bertanggung jawab soal ini. Yurisprudensinya kasus calsiopoli karena terlibat pengaturan skor contoh kasusnya, jangan hanya berharap pada satgas, aspek sepakbola hukumnya harus ada,” imbuhnya.
Thursday, 28 March 2019 | 20:43
Persib sebagai bagian dari voters PSSI mesti ikut bersih-bersih federasi selagi Satgas Antimafia Bola bekerja. Salah satunya adalah ikut menentukan bagaimana status kompetisi musim lalu di Kongres Luar Biasa (KLB) yang harusnya dilaksanakan sebelum kompetisi baru tahun ini berjalan.
Satgas bertugas dihukum pidana berdasarkan undang-undang mengacu kepada UU No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Voters punya tugas menentukan hukum di sepakbola terhadap klub-klub yang tekait dengan match fixing musim lalu. Ini berkaitan dengan promosinya PSS Sleman dan Kalteng Putera yang dilaporkan sudah dipesan sebelumnya naik kasta.
“Dimulai bersih-bersih oleh satgas, nah voters juga di sini enggak boleh diem-diem aja dong, nunggu satgas beresin padahal satgas sendiri masuk di area hukum positif, hukum pidana,” kata Tommy Welly sebagai pengamat pada Kamis (28/3/2019).
“Hukum sepakbolanya harus ditegakkan, siapa pemain pelatih, siapa wasit, siapa klub yang terlibat harus ada sanksi sepakbolanya,” lanjut pria yang akrab disapa Bung Towel ini.
Hukum sepakbola tersebut bisa dijatuhkan melalui Komite Ad Hoc Integrity menetapkan status kompetisi musim lalu. Sebuah langkah agar PSSI pasca KLB tidak dibebani pekerjaan rumah yang kotor.
“Itu yang harus dilakukan oleh Komdis Komite Ad Hoc Integrity dan menetapkan status kompetisi, supaya PSSI kedepan tidak didbebani ‘cucian kotor’ rumahnya nih sudah dibersihkan oleh satgas lalu datang orang-orang baru yang akan buat sebuah perubahn tapi jadi tidak terbebani oleh rusak masa lalu,” jelasnya.
Menurutnya, kasus calciopoli di Serie A Italia yang menimpa Juventus bisa menjadi yurisprudensi referensi acuan untuk hukuman sebuah klub di Indonesia yang terlibat. PSSI mesti melakukan hal itu sebagai hukum di sepakbola.
“Status kompetisi musim lalu mesti ditetapkan, kalau kompetisi baru sudah berjalan itu sudah sagat sulit (memberikan hukuman), tegaskan. PSSI bertanggung jawab soal ini. Yurisprudensinya kasus calsiopoli karena terlibat pengaturan skor contoh kasusnya, jangan hanya berharap pada satgas, aspek sepakbola hukumnya harus ada,” imbuhnya.
pssi harus diisi oleh intina inti ahlina ahli kor op dekor, ngarah maju
🎶🎵tuk tuluk tuktuk🎹🎷🎷
Peringatan ka PSSI, klub nu terlibat kudu disangsi oge, ulah ngan petinggi na wungkul, spy aya efek jera ka sagala aspek, di Italy pinuh ku mafia, juventus kena sangsi, padahal juventus klub paling kuat di Italy & petinggi klub na nguasai federasi, tp tetep dihukum beurat oge, gelar juara dicabut, pengurangan poin & degradasi, di Indonesia bs teu tegas kitu? Lmn teu bs persib geus tong maen di liga Indonesia, percuma, berarti liga na masih dikuasai mafia, godfather na Jokdri & antek2na.
Tul betul betul..
Jokdri mah “karyawan”…
Dununganna tah untouchable
Mnajimin th bersihan.!!, hobby knaa ‘brg antik sareng mulungan pemaen pengkor.,
Salain ti eta kumaha kelanjutan juara liga1.na syah teu? Wani teu cancel si eta ka psm keun?
Jangan cuma ganti pengurus pssi aja tapi ganti juga pengurus negaranya juga biar jossss hihihi